JAKARTA, 27 Oktober 2026 — Ketua Umum Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola karbon serta mendorong pembangunan rendah emisi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Fauzi Amro dalam kegiatan webinar GREEN CONNECT #4 pada Selasa (27/10/2026). Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta pengembangan ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Fauzi menyampaikan bahwa hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan rendah emisi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan, dan pengurangan risiko kebakaran hutan serta lahan.
Menurutnya, pendekatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis yurisdiksi membutuhkan keselarasan antara pengelolaan bentang alam, kebijakan pemerintah daerah, dan dukungan pembiayaan dalam satu kerangka pembangunan wilayah.
“Keberhasilannya membutuhkan pengetahuan yang kuat, tata kelola yang kredibel, serta partisipasi masyarakat,” ujar Fauzi.
HA IPB Dorong Hilirisasi Riset dan Inovasi
Sebagai Ketua Umum HA IPB, Fauzi menilai perguruan tinggi dan jejaring alumni memiliki peran penting dalam mempercepat penerapan hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, perguruan tinggi berperan menyediakan pengetahuan dan teknologi, pemerintah mengarahkan kebijakan serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan, sementara dunia usaha mendukung pengembangan produk dan akses pasar. Di sisi lain, lembaga keuangan berperan menyediakan pembiayaan sesuai kelayakan dan profil risiko kegiatan.
Jejaring alumni, lanjutnya, dapat menjadi penghubung antarpemangku kepentingan sekaligus mendukung pendampingan dan penerapan inovasi di lapangan.
Menurut Fauzi, kolaborasi tersebut perlu dibangun sejak identifikasi kebutuhan masyarakat, pengujian lapangan, penyusunan rencana usaha, hingga penyediaan pembiayaan dan pengukuran hasil.
Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan pemanfaatan riset pemantauan untuk mendeteksi kerusakan hutan dan mendukung pencegahan kebakaran. Sementara itu, restorasi gambut perlu didukung pengetahuan mengenai tata air serta pengembangan usaha yang sesuai dengan karakteristik lahan dan memiliki prospek pasar.
Dalam pengembangan pasar karbon, perguruan tinggi juga dapat berkontribusi melalui penguatan metode pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi. Pemerintah memastikan tata kelola dan pencatatan yang jelas, sedangkan dunia usaha dan lembaga keuangan mendukung kegiatan yang layak dan berintegritas.
Fauzi menekankan bahwa pengurangan emisi harus dapat dibuktikan, penghitungan ganda harus dicegah, dan hak-hak masyarakat harus dilindungi. Selain itu, pembagian manfaat perlu dilakukan secara transparan dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Kebijakan Fiskal dan Pembiayaan Jadi Faktor Penting
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan fiskal dan ekosistem keuangan untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau.
Menurutnya, anggaran publik dan hibah dapat dimanfaatkan untuk mendukung riset, penyediaan data dasar, penguatan kelembagaan, serta pendampingan masyarakat. Sementara itu, skema pembiayaan usaha perlu disesuaikan dengan arus kas, jangka waktu, dan risiko kegiatan yang dijalankan.
Ia juga mengingatkan agar potensi pendapatan dari pasar karbon dihitung secara realistis, termasuk memperhitungkan biaya persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, Fauzi mendorong penguatan kebijakan fiskal serta perluasan akses pembiayaan yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi XI DPR RI.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi hijau harus membuka peluang yang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, perempuan, serta generasi muda.
Menurutnya, masyarakat yang berperan langsung menjaga kelestarian ekosistem harus memperoleh akses terhadap pendampingan, pembiayaan, dan kesempatan usaha yang memadai.
GREEN CONNECT Perlu Ditindaklanjuti dengan Aksi Nyata
Fauzi berharap GREEN CONNECT tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menetapkan kegiatan prioritas, menentukan penanggung jawab, mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan di lapangan, serta menyusun skema pembiayaan dan indikator keberhasilan yang terukur.
Pengalaman Riau dalam pengelolaan hutan, restorasi gambut, dan pengembangan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan hutan yang terlindungi, gambut yang pulih, pasar karbon yang kredibel, dan masyarakat yang semakin sejahtera,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam sambutan tersebut.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat, dan jejaring alumni, agenda ekonomi hijau diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
