YOGYAKARTA, HA IPB – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti beras oplosan sebagai bagian dari mafia pangan. Hal itu dinilai cacat moral bahkan mencederai norma agama, bukan semata urusan ekonomi belaka.
Hal itu ditegaskan M Nurul Yamin selaku Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) MPM PP Muhammadiyah yang dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Sabtu (26/7/2025). Adapun diskusi online itu mengambil tema Geger Tani: Gonjang-ganjing Beras Oplosan dengan dihadiri Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso dan perwakilan Kementerian Pertanian.
“Ini bukan sekedar kejahatan ekonomi namun kejahatan yang mencakup berbagai aspek. Kita harus lawan bersama, karena ini bagian dari persoalan moral yang merusak nilai-nilai keadilan,” kata Yamin dalam diskusi MPM PP Muhammadiyah yang digelar Rabu (23/7/2025).
Untuk itu, persoalan pangan ini menjadi suatu yang kompleks untuk diselesaikan mulai dari hulu sampai hilir. Artinya mulai dari proses on farm atau masa produksi, hingga off farm meliputi sisi ekonomi dan seterusnya.
Muhammadiyah, melalui MPM, menegaskan pentingnya membangun sistem pangan yang adil, sehat, dan terintegrasi demi melindungi petani dan konsumen sekaligus menjaga kedaulatan pangan. Semua pihak diharapkan membuka mata sebab pangan merupakan masalah pokok. “Maka MPM PP Muhammadiyah mengajak berbagai pihak bergandeng tangan merumuskan solusi masalah ini,” tegasnya.
Sutarto Alimoeso menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam mengatur impor dan ekspor beras secara adil. Fluktuasi hasil panen yang terus menurun sejak 2018 menandakan perlunya strategi jangka panjang dan sistem terintegrasi untuk memotong mata rantai distribusi yang merugikan petani.
“Kita membutuhkan kebijakan yang berpihak secara berimbang, dari petani hingga ke konsumen. Kalau sistem ini dilakukan dengan baik, mulai dari pengadaan, maka stabilisasi pangan bisa lebih terjamin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara produsen gabah dan penggilingan padi sebagai salah satu sumber utama masalah. Produktivitas yang stagnan dan distribusi yang tidak efisien, kondisi ini membuka celah bagi praktik curang seperti oplosan beras.
“Tanpa perencanaan yang matang dan sistem yang saling terhubung, petani kita akan terus berada di pihak yang dirugikan. Kita harus berani membenahi rantai distribusi ini secara menyeluruh,” tambah Sutarto.
Sementara itu, Pusat Penelitian & Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) Indria menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan langkah taktis dengan menyediakan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). SPHP ini diharapkan menjaga akses pangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini, tidak lepas dari peran regulasi dan pengawasan yang ketat. [PR/HS]
